Keadilan Dalam Amnesti Pajak

23 May 2018 04:02
Tags

Back to list of posts

Kesimpulannya adalah memudarnya faktor pendorong pertumbuhan AS secara umum cenderung menahan pertumbuhannya di tahun 2018 sama seperti Tahun 2017, meskipun adanya reformasi pajak terbesar di AS dalam kurun waktu 30 tahun tersebut. A. The requirement of clarity, yaitu dalam proses pemungutan pajak terdapat kejelasan, antara lain menyangkut kejelasan mengenai subjek, objek, tarif, kapan pajak harus dibayar, di mana harus dibayar, hak-hak WP, sanksi hukum bagi WP maupun bagi pejabat pajak (kursif-pen) dan sebagainya. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana dibidang keuangan negara.
<img class="alignleft" style="float:left;margin-right:10px;" src="http://lh5.ggpht.com/-FJ-d1Ld5DUo/Umb8f8G3AvI/AAAAAAAAYnE/vZqm8RYIzA8/membongkar%2520kebusukan2_thumb%255B2%255D.jpg" width="297px" alt="reformasi perpajakan indonesia sebagai solusi" />

Sistem perpajakan Indonesia sudah menganut Self Assessment, yaitu wajib pajak sudah diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak yang terutang yang harus dibayar. Seperti diketahui, dari penerapan tax amnesty yang berlangsung selama 9 bulan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat, tax amnesty diikuti 956.000 Wajib Pajak (WP) dan deklarasi harta senilai Rp 4.866 triliun.

Asing Net Buy Besar Di Saham Perbankan, IHSG Perkasa Di Tengah Redupnya Bursa Regional Asia

Para ekonom telah khawatir mengenai dampak perpajakan atas efisiensi ekonomi. Pada prinsipnya, kharaj dan ‘ursy sama-sama pajak yang dikenakan kepada tanah yang dimiliki oleh seseorang. &quot;Selama ini badan atau korporasi di Indonesia menanggung beban pajak cukup besar, tetapi belum diimbangi dengan pemenuhan hak pembayar pajak dari fiskus. Menurutnya, ada beberapa reformasi pajak yang menjadi urgensi saat ini.

Munculnya berbagai kebijakan pemerintah yang controversial dan inkonsistens, termasuk pengenaan bea masuk impor mobil mewah untuk kegiatan KTT G-15 yang hanya 5% (nominalnya 75%) dan pembebasan pajak atas pinjaman luar negeri dan hibah, menunjukkan tidak adanya sense of crisis terhadap kondisi riil perekonomian negara saat ini. Namun, terlepas dari fakta yang diketahui bahwa ketidaksetaraan pendapatan sekarang berada pada tingkat yang tidak terlihat sejak masa FDR, Presiden Obama menghadapi oposisi keras di Kongres ketika dia berusaha menaikkan tingkat pajak marjinal (bagian dari dolar berikutnya yang dibayarkan yang dibayarkan pajak) di puncak tangga pendapatan.

PT RIFAN FINANCINDO

Untuk meningkatkan penerimaan pajak saya melihat yang harus didahulukan adalah bagaimana negara dapat memberikan keadilan bagi wajib pajaknya. Hal tersebut terjadi pada UU KUP dan PPh yang terdapat perbedaan cara penghitungan pajak hingga kewajiban mendaftarkan diri. UU PPh nomor 36 tahun 2008 berlaku efektif per 1 Januari 2009, dimana tarif PPh Badan menggunakan tarif tunggal 28% untuk tahun pajak 2009 (Pasal 17 ayat 1 huruf b) dan berubah menjadi 25% untuk tahun pajak 2010 (Pasal 17 ayat (2a)).

Reformasi perpajakan, tutur suami Siti Ummu Adillah SH MHum tersebut, harus mampu meningkatkan daya saing dan kegairahan berinvestasi masyarakat. Dari beberapa hal yang sudah dipaparkan diatas menimbulkan trust issue terhadap institusi pajak negara ini. Hukum yang ditegakkan disini adalah hukum dalam bidang perpajakan yang terkait dengan penegakan hak dan kewajiban negara dan rakyat dalam rangka pemungutan pajak oleh negara terhadap rakyatnya atau penduduk negara.

IHSG Diprediksi Lanjutkan Pelemahan

Langkah tersebut ditempuh karena tujuan reformasi pajak adalah meningkatkan penerimaan tanpa membuat pelaku ekonomi merasa dikejar-kejar. B.2. Progression : apabila jumlah penghasilan seorang Wajib Pajak lebih besar, dia harus membayar pajak lebih besar dengan menerapkan tarif pajak yang prosentasenya lebih besar. Reputasi dan risiko keuangan mereka akan terganggu jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UU KUP, yang mengatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan pemohonan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Menurut Jim&nbsp;pelaksanaan reformasi perpajakan di Indonesia yang dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan anggaran serta memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, telah mengalami beberapa kali perubahan dengan UU. Nomor 7 Tahun 1991, UU. Nomor 10 Tahun 1994, UU. Nomor 17 Tahun 2000 dan terakhir UU. Nomor 36 Tahun 2008 yang efektif berlaku mulai tahun pajak 2009. Sistem ini membuat WP aktif, sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali WP melanggar ketentuan yang berlaku.

3. TUJUAN REFORMASI PERPAJAKAN Tujuan utama dari pembaruan perpajakan sebagaiman sebagaimana diuraikan oleh Menteri Keuangan RI, Bapak Radius Prawiro pada Sidang Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam.

Comments: 0

Add a New Comment

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License